NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

SDGs for All

SDGs for All is a joint media project of the global news organization International Press Syndicate (INPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI). It aims to promote the Sustainable Development Goals (SDGs), which are at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative goals and targets. It offers in-depth news and analyses of local, national, regional and global action for people, planet and prosperity. This project website is also a reference point for discussions, decisions and substantive actions related to 17 goals and 169 targets to move the world onto a sustainable and resilient path.

Dewan Keamanan Diperbarui pada Konflik Yang Menyebabkan Kelaparan Parah

Analisis oleh Jaya Ramachandran

BERLIN | ROME (IDN) - Dewan Keamanan PBB dihadapkan dengan situasi kritis jika tidak situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya: telah diperingatkan bahwa "konflik berkepanjangan mempengaruhi 17 negara" sekarang telah mendorong lebih dari 56 juta orang menuju ke kerawanan pangan baik ke tingkat "krisis" atau "darurat" dan menghalangi upaya global untuk memberantas gizi buruk.

Pada saat yang sama, menurut sebuah laporan terbaru oleh UNEP dan World Resources Institute (WRI), sekitar sepertiga dari semua makanan yang diproduksi di seluruh dunia, bernilai sekitar US$ 1 triliun, akan hilang atau terbuang dalam produksi pangan dan sistem konsumsi.

56 juta orang terjebak dalam lingkaran setan kekerasan dan jumlah kelaparan menjadi sekitar lima juta lebih banyak dari penduduk Afrika Selatan dan sekitar lima juta lebih sedikit dari yang Italia. Yang paling banyak persediaan makanannya terkena dampak negatif oleh konflik yang terjadi terus-menerus ialah Yaman dan Suriah.

Di Yaman, 14 juta orang - lebih dari setengah populasi - berada dalam keadaan krisis atau darurat kelaparan. Di Suriah, di mana 8,7 juta orang - 37 persen dari populasi sebelum konflik meletus lima tahun lalu - membutuhkan makanan yang mendesak, gizi dan bantuan mata pencaharian.

Secara mengejutkan 89 persen dari semua pengungsi Suriah yang saat ini di Lebanon membutuhkan makanan yang mendesak, gizi dan bantuan mata pencaharian, mengatakan dalam sebuah rangkaian ringkasan baru dari 17 negara yang disusun oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) PBB.

17 negara di mana konflik telah mempengaruhi ketahanan pangan adalah: Haiti dan Kolombia di Amerika Latin dan Karibia; Burundi, Republik Afrika Tengah (CAR), Republik Demokratik Kongo (D R Congo), Guinea Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Somalia, Sudan Selatan, dan Sudan di Afrika; Lebanon, Irak, Suriah dan Yaman di Timur Tengah; dan Afghanistan di Asia.

Selain itu, kekerasan yang terkait dengan kelompok ekstremis Islam, Boko Haram, secara merugikan mempengaruhi Nigeria, Niger, Chad dan Kamerun. Jumlah pengungsi di wilayah itu telah menjadi tiga kali lipat selama dua tahun terakhir disertai dengan meningkatnya tingkat kelaparan dan kekurangan gizi.

Di Sudan Selatan, di mana situasi memburuk dengan cepat 4,8 juta orang - sekitar 40 persen dari populasi - secara darurat membutuhkan makanan, gizi dan bantuan mata pencaharian, menurut dua lembaga pangan PBB.

Di negara-negara yang keluar dari perselisihan sipil periode panjang seperti Republik Afrika Tengah dan Kolombia jutaan orang masih bergulat dengan kerawanan pangan tingkat tinggi.

Sementara angka mutlak dari keseluruhan orang yang menghadapi kerawanan pangan di negara-negara lain lebih rendah, laporan bersama menambahkan, bagian dari orang yang mengalami kerawanan pangan tingkat parah lebih dari setengah total populasi.

Direktur Jenderal FAO José Graziano da Silva dan Direktur Eksekutif WFP Ertharin Cousin dalam surat pengantar laporan singkat mereka ke Dewan Keamanan menggarisbawahi bagaimana kelaparan membuat kekerasan dan mendorong ketidakstabilan lebih lanjut. "Konflik merupakan penyebab utama kelaparan - setiap bencana kelaparan di era modern telah ditandai dengan konflik," mereka memperingatkan.

Dan menambahkan: "Konflik merusak ketahanan pangan dalam beberapa cara: menghancurkan tanaman, ternak dan infrastruktur pertanian, mengganggu pasar, menyebabkan perpindahan, menciptakan ketakutan dan ketidakpastian memenuhi kebutuhan masa depan, merusak sumber daya manusia dan berkontribusi terhadap penyebaran penyakit di antara yang lainnya. Konflik juga menciptakan masalah akses untuk pemerintah dan organisasi kemanusiaan, yang sering berjuang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan."

Pentingnya laporan singkat pada situasi ketahanan pangan di negara-negara yang terkena dampak konflik yang Dewan Keamanan akan terima secara teratur dari FAO dan WFP ditandai oleh fakta bahwa Dewan "mengambil pimpinan dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi".

Kedua lembaga PBB juga menunjukkan bahwa menurut perkiraan terakhir, sekitar setengah dari orang miskin di dunia hidup di negara-negara yang ditandai dengan konflik dan kekerasan. Di tempat-tempat seperti itu, orang-orang bisa sampai tiga kali lebih mungkin untuk mengalami kekurangan gizi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang lebih stabil.

"Mengatasi kelaparan bisa menjadi kontribusi yang berarti untuk pembangunan perdamaian," ditekankan oleh kepala FAO dan WFP, menambahkan, "Agenda 2030 [Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan] mengakui perdamaian sebagai ambang batas syarat yang penting untuk pembangunan, serta hasil pembangunan di tempat yang sesuai."

Dewan Keamanan memang dapat menangani tingkat "krisis" atau "darurat" dari kerawanan pangan dengan melibatkan Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC), "sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang keluar dari konflik, dan merupakan petunjuk tambahan untuk kapasitas dari Komunitas internasional dalam agenda perdamaian yang luas".

Komisi Pembangunan Perdamaian memainkan peran unik dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, negara kontribusi pasukan; (2) sumber pengaturan dan (3) memberi nasihat dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian dan pemulihan dan yang tepat, menyoroti setiap celah yang berusaha untuk merusak perdamaian.

Negara-negara dalam agenda PBC adalah: Burundi , Sierra Leone , Guinea , Guinea-Bissau , Liberia; dan Republik Afrika Tengah.

PBB juga telah menghabiskan miliaran dalam membantu mengarahkan jalan sulit dari konflik menuju perdamaian di berbagai belahan dunia. Majelis Umum PBB pada 17 Juni 2016 menyetujui USD 7,86 miliar untuk 15 misi penjaga perdamaian dalam dua belas bulan mendatang.

Anggaran yang disetujui untuk tahun fiskal 1 Juli 2015 melalui 30 Juni 2016 adalah sebesar sekitar USD 8,27 miliar - kurang dari setengah dari satu persen pengeluaran militer dunia (diperkirakan $1.747 miliar pada tahun 2013).

10 penyedia utama dari kontribusi yang dinilai untuk operasi Penjaga Perdamaian PBB di 2013-2015 adalah; Amerika Serikat (28,38%); Jepang (10,83%); Prancis (7,22%); Jerman (7,14%); Inggris Raya (6.68%); Cina (6,64%); Italia (4,45%); Federasi Rusia (3,15%); Kanada (2,98%); dan Spanyol (2,97%).

Operasi penjaga perdamaian PBB di tahun fiskal 1 Juli 2016 - 30 Juni 2017 akan menargetkan wilayah Abyei Sudan, Republik Afrika Tengah, Côte d'Ivoire, Siprus, Darfur, Republik Demokratik Kongo, Golan, Haiti, Kosovo, Liberia, Mali, Somalia, Sudan Selatan, Sahara Barat dan Somalia. Sejumlah negara-negara ini terancam oleh kerawanan pangan akut. [IDN-InDepthNews - 31 Juli 2016]

Foto: Setidaknya 7 juta orang di seluruh Yaman hidup di bawah kerawanan pangan tingkat darurat. 7.1 juta orang selebihnya dalam keadaan krisis, menurut penilaian terakhir. Kredit: WFP/Asmaa Waguih

Newsletter

Striving

Striving for People Planet and Peace 2019

Mapting

MAPTING

Fostering Global Citizenship

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.